Proyek BTS 4G Bakti Kominfo Baru Rampung 42,5%
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih memiliki utang pembangunan di proyek infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.
Bakti Kominfo bersama penyedia jaringan terpilih telah menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) sejak 2021.
Berdasarkan data proyek BTS 4G per 31 Desember 2022 yang diterima detikINET terungkap bahwa total 5.618 site yang ditargetkan yang dilaksanakan dalam dua tahap. Namun hingga data terakhir itu, baru rampung 2.388 site atau 42,5%.
Dengan demikian, utang Bakti Kominfo dalam proyek pembangunan BTS 4G di wilayah 3T ini sebanyak 3.230 site lagi. Sementara itu, bila berkaca pada saat penandatangan proyek, infrastruktur telekomunikasi tersebut harusnya rampung pada tahun 2022.
Sedangkan di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (4/1) telah menetapkan tiga tersangka, di mana salah satunya adalah Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif atas kasus dugaan korupsi BTS 4G.
Kendati begitu, Kominfo mengungkapkan akan terus melanjutkan proyek Bakti tersebut di tahun ini bersamaan dengan mega proyek lainnya, seperti peluncuran dua satelit dan penggelaran kabel optik Palapa Ring Integrasi.
"Kementerian Kominfo menghormati dan bersikap kooperatif atas proses hukum yang berjalan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di BLU Bakti," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong.
Seiring dengan kasus dugaan korupsi BTS 4G ini, Kominfo tengah mencari Dirut Bakti pengganti Anang Achmad Latif sesuai dengan peraturan perundangan.
"BLU Bakti akan terus menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mewujudkan agenda percepatan transformasi digital dengan tetap mentaati proses hukum yang sedang berjalan," kata Usman.
Dimulai dengan paket kontrak payung Paket 1 dan Paket 2 antara Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data dengan Bakti Kominfo sejak Januari 2021. Total kontrak tersebut senilai Rp 9,5 triliun.
Kemudian dilanjutkan dengan penandatangan kontrak payung untuk Paket 3, Paket 4, dan Paket 5 pada 26 Februari 2021, di mana prosesinya disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta.
Kontrak paket payung Paket 3 dikerjakan konsorsium Aplikanusa Lintasarta, Huawei dan SEI. Sedangkan, Paket 4 dan Paket 5 oleh IBS dan ZTE. Total ketiga paket ini Rp 18,8 triliun.
"Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung untuk tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024. Yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp 28,3 triliun, yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO)," jelas Menkominfo Johnny G. Plate saat itu.
Selain dana yang berasal dari USO, Menteri Kominfo menjelaskan bahwa sebagian dana lainnya berasal dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo dan Rupiah Murni (RM).
