Kominfo Optimistis Forum G20 Percepat Transformasi Digital
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan Pemerintah Indonesia menjadikan Forum G20 sebagai sarana meningkatkan ekonomi digital dan mempercepat transformasi digital nasional dan global.
Staf Khusus Menkominfo, Dedy Permadi, mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut melalui rangkaian Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG).
"DEWG adalah working group yang memang membahas khusus terkait ekonomi digital dan transformasi digital di antaranya negara-negara G20," ujar Dedy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/11/2022).
Ada tiga hal yang dibahas dalam DEWG ini, yakni konektivitas dan pemulihan pascapandemi COVID-19 (connectivity and postcovid recovery), Keterampilan dan Literasi Digital (digital skill and digital literacy), dan Arus Data Lintas Batas Negara dan Arus Data Bebas dengan Kepercayaan (cross-borderdata flow and data free flow with trust).
Dalam isu konektivitas, Indonesia mendorong agar komunikasi melalui internet atau konektivitas digital, berkontribusi terhadap pemulihan usai diterjang pandemi.
"Contohnya adalah penggunaan konektivitas digital untuk mempertajam dan mempertahankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), meski ditengah kontrak ekonomi yang luar biasa.Jadi ketika UMKM memanfaatkan instrumen digital, mereka bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Solusi-solusi semacam itu dibahas di dalam persidangan (DEWG)," jelas Dedy Permadi.
Berkaitan dengan isu digital skill dan digital literacy, Indonesia mengusulkan supaya kecakapan dan literasi digital juga bisa menjadi solusi bersama untuk mempercepat transformasi digital, mengingat internet dan media digital tidak terhindarkan lagi dari kehidupan sehari-hari.
Dalam hal itu, kecakapan digital literasi digital menjadi mutlak untuk dimiliki oleh setiap masyarakat baik di Indonesia maupun di negara-negara G20 yang lain.
"Contoh paling sederhana adalah ketika kita berhadapan dengan ancaman yang namanya hoax. Hoax akan beredar dengan sangat luas jika masyarakat kurang literasi secara digital, maka dari itu forum tersebut juga membahas terkait dengan hal tersebut," jelasnya.
Sedangkan isu cross-border data flow and data free flow with trust membahas tata kelola data jika data masyarakat itu harus melintas batas negara.Untuk tata kelola data global tersebut, menurut Dedy, Indonesia memperkenalkan tiga prinsip, yakni transparansi (transparency), keabsahan (lawfulness) dan keadilan (fairness).
"Jadi, tiga prinsip itu menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk bisa membangun tata kelola data walaupun ini baru dalam tahap memperkenalkan," tandasnya.
