Kasus Korupsi BTS 4G Tidak Ganggu Satelit Satria-1, Tapi...
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan kasus dugaan korupsi base transceiver station (BTS) 4G tidak berdampak secara langsung proyek infrastruktur lainnya.
Saat ini, salah satu program Bakti, yakni Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang sudah diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, pada 19 Juni 2023. Satelit ini akan membantu pemerintah dalam menyediakan akses internet di 50 ribu titik di pelosok tanah air.
"Yang perlu digarisbawahi, satelit Satria-1 ini tidak melayani BTS. Proyek (satelit Satria-1) harus terus berjalan karena proyek strategis nasional yang berbeda dengan BTS," ungkap Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Satria Bakti Kominfo, Sri Sanggrama Aradea di Jakarta, Senin (31/7/2023).
Selain itu, Aradea menambahkan bahwa proyek satelit multifungsi pemerintah tersebut dilakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan konsorsium PSN pemenangnya, yang terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusatara Satelit Sejahtera sebagai pemenang tender pada April 2019.
Konsorsium PSN kemudian membentuk PT Satelit Nusantara Tiga untuk mengerjakan proyek strategis nasional senilai USD 540 juta, yang semula USD 450 juta dikarenakan biaya pengembangan imbas perang Rusia dan Ukraina.
"Artinya, ini sudah dijamin oleh pemerintah selama 15 tahun. Jadi, ini harus terus berjalan. Sekarang kami mengikuti timeline," ucapnya.
Aradea menyebutkan yang cukup terpengaruh dari kasus dugaan korupsi BTS 4G itu lambatnya pemutusan kebijakan.
Sebagai informasi, perkara yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) itu menyerat eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan Dirut Bakti Anang Achmad Latif.
"Terlambat terkait pengambilan kebijakannya karena kondisinya juga kurang enak. Di sisi kami juga agak lebih berhati-hati, bukan berarti kemarin tidak hati-hati, tapi lebih melihat lebih lengkap. Pastinya saat ini semua proses yang dilakukan Bakti itu mendapatkan pendampingan dari BPK maupun APH," tuturnya.
Presiden Joko Widodo telah mengganti Johnny G Plate dari jabatan Menkominfo ke Budi Arie Setiadi. Sedangkan, calon Dirut Bakti masih dalam proses seleksi ulang yang diharapkan pada bulan Agustus ini sudah dilantik.
Simak Video "Fakta Satria-1: Satelit Internet Pertama RI dan Terbesar di Asia"
[Gambas:Video 20detik]
(fyk/fyk)
