Starlink Hadir 2024? Awas Potensi Langgar Aturan Perlindungan Konsumen

Jakarta -

Langkah Starlink yang mencantumkan ketersediaan mereka di Indonesia dianggap berpotensi melanggar aturan perlindungan konsumen.

Dalam situs Starlink, saat diarahkan ke wilayah Indonesia, muncul informasi bahwa Starlink akan beroperasi pada 2024 mendatang. Nah, menurut M. Mufti Mubarok, Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BKPN RI), hal ini harus disikapi dengan bijak karena jika dipaksakan akan berpotensi menjadi masalah.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah telah mendapatkan persetujuan/perizinan tertentu, serta menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

"Masyarakat sudah banyak menerima penipuan ketika melakukan pre-order, seperti beberapa kasus penipuan smartphone dimana sudah memesan namun barang tidak diterima dengan alasan barang blackmarket, isi yang tidak sesuai, hingga penjual kabur," Kata Mufti.

Jika akan mengadakan penjualan di Indonesia, setiap pihak perlu mendapatkan izin terlebih dahulu, terlebih ini merupakan barang mewah yang berharga puluhan juta rupiah seperti halnya perangkat terminal Starlink.

BPKN secara aktif memberikan edukasi kepada konsumen dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang akan memberikan barang/ jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami tidak mengharapkan potensi masalah yang akan merugikan konsumen di kemudian hari akibat ketidakpastian perizinan dalam penjualan barang dan jasa, termasuk pre-order Starlink yang belum memperoleh izin operasi di Indonesia," tambah Mufti

Selain dari sisi promosi, sebelum mendapatkan izin penyelenggaraan, perlu dipastikan juga pengamanan data pribadi konsumen yang telah melakukan pemesanan, seperti data diri dan data keuangan.

"Aspek pelindungan konsumen perlu dipenuhi oleh Starlink sebelum dapat memberikan layanan di Indonesia, terlebih akses internet merupakan kebutuhan primer yang harus dijaga dari sisi keamanannya," tambah Mufti.

Dengan berbagai kasus kebocoran data pribadi yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya, seharusnya data pribadi konsumen juga diberi perhatian khusus. Terlebih jika diserahkan ke pihak asing.

Mufti meminta pengaduan konsumen harus disikapi oleh pemangku kepentingan yang memberikan perizinan Starlink, jangan hanya melihat keuntungan sesaat yang diimingi oleh Starlink tapi pengamanan data pribadi konsumen malah disingkirkan. Data pribadi konsumen harus diproteksi agar tidak disalahgunakan di luar kepentingannya.

Hal ini perlu disikapi secara berimbang antara keuntungan secara komersil dan pelindungan data konsumen. Sudah saatnya data pribadi konsumen dijamin keamanannya, sehingga konsumen tidak lagi dirugikan dengan adanya penyalahgunaan data pribadi diluar kepentingannya.

Simak Video "Menkominfo Pastikan Starlink Tak Perkeruh Persaingan Operator Seluler"
[Gambas:Video 20detik]
(asj/asj)