Sektor Pemerintahan Masih Rawan Serangan Siber
Pemerintahan masih menjadi sektor yang paling rawan serangan siber yang terjadi di Indonesia. Aksi kejahatan siber sudah sampai tahap menjual alat kejahatannya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata BSSN, Edit Prima dalam Indonesia Security Forum di Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Ia memaparkan fakta bahwa ada 1 miliar anomali traffic yang mengindikasi aktivitas malware. Sektor pemerintahan ada di urutan pertama disusul oleh sektor keuangan dan transportasi.
"Pada 2022 ada 1 miliar anomali traffic yang didominasi aktivitas malware, patroli dark web memaparkan data exposure pertama di sektor pemerintahan, keuangan lalu transportasi, padahal kita tahu sektor pemerintahan masuk dalam Infrastruktur Informasi Vital," ungkapnya.
Pemerintah sudah menerapkan Perpres No 82 Tahun 2022 Tentang Infrastruktur Informasi Digital, di dalamnya ada 8 sektor. Hal ini antara lain sektor administrasi pemerintahan, sektor energi, sektor transportasi, sektor keuangan, sektor kesehatan, sektor TI dan komunikasi, sektor pangan dan sektor pertahanan.
Rawan Kejahatan Siber
Dalam paparannya, ia juga menjelaskan bahwa kejahatan siber di Indonesia sudah sampai ke tahap penjualan alat untuk melakukan kejahatan siber. Dimana, para penjahat siber melakukan penyediaan alat guna melancarkan serangan siber untuk tujuan kejahatan seperti penjualan data.
Bahkan, data penduduk Indonesia menjadi salah satu komoditas yang sudah banyak diperjualbelikan.
"Data pribadi dengan Rp 100 ribu sudah bisa dibeli, bahkan hasil scam dari SIM dan KTP sekitar Rp 250 - 300 ribu saja," jelasnya.
Informasi Menjadi Rebutan
Pada cara yang sama juga hadir Brigjen TNI Iroth Sonny Edhie yang merupakan Komandan Pusat Sandi dan Siber TNI AD. Ia memaparkan bahwa era transformasi digital ini membawa dua efek pada keamanan siber Indonesia.
Pertama adalah efek positif, dimana instrumen pertahanan negara dapat diperkuat dengan sistem komunikasi yang kuat dan kecepatan data guna mencegah serangan siber. Kedua adalah efek negatif dimana, digitalisasi memicu serangan siber baik dalam bentuk serangan infrastruktur maupun serangan mindset.
"Ancamannya ada 2, serangan infrastruktur dan mindset. Kalau infrastruktur itu kita diserang secara nyata kalau mindset ya bisa lewat hoaks dan sebagainya," jelas Sonny.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa informasi merupakan komoditas paling rawan dan paling laku dalam sebuah kejahatan siber.
"Information is power, sekarang semua rebutan," jelasnya.
Simak Video "Daftar Provinsi di Indonesia yang Paling Sering Kena Serangan Siber"
[Gambas:Video 20detik]
(fay/fyk)
