Pro Kontra Putusan MK, Netizen: Mahkamah Keluarga
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa maju dalam pemilihan presiden. Keputusan ini langsung menuai pro kontra di kalangan netizen Tanah Air.
Gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas dikabulkan MK pada Senin (16/10/2023).
"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'," demikian amar putusan MK yang dibacakan pada Senin (16/10/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'," lanjut amar putusan tersebut.
Adapun yang menjadi alasan MK mengabulkan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS dalam ranga mewujudkan partisipasi dari calon-calon berkualitas dan berpengalaman.
Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," ujar hakim MK.
Keputusan MK ini langsung jadi pembahasan hangat warganet. Banyak yang mendukung, tapi tidak sedikit yang kontra. Beberapa menuding bahwa keputusan tersebut diambil dari mahkamah keluarga.
"MK mahkamah keluarga. Putusan nya pasti menguntungkan keluarga presiden dan oligarki. Jadi ngk heran,ngk usah ngeles harusnya putusan MK ini berlaku 5 th ke depan bukan saat ini," kritik akun @Muh**********d5.
"Masyarakat kena prank, putusan mk membatalkan batas usia 35 thn, tetapi di perbolehkan jika pernah menduduki jabatan walapun usianya dibawah 40 thn, dgn bgt anak bocil bisa jadi cawapres, maknya MK sekarng dinilai bukan lagi mahkamah konstitusi tapi Mahkamah Keluarga," ujar @ru********rul.
"MK (Mahkamah Keluarga, Mahkamah Konco, Mahkamah Keblinger) dlm memutuskan suatu masalah menggunakan rumus Panjang (P) x Lebar (L) = Luas (alasannya)," kata @Na****R
"Dari putusan MK hari ini, bukti bahwa anak muda memang diberi kesempatan untuk berkompetisi. Bukan cuma dijadiin barang dagangan politik si orang-orang tua. Putusan ini mungkin aku istilahkan ius constituendum, yang dicita-citakan untuk kedepannya," pendapat @mf*******24
"Para pengritik dan penentang putusan Mahkamah Keluarga itu juga kayaknya banyak yang tidak benar-benar peduli dengan demokrasi/reformasi. Dia hanya terganggu karena elektabilitas capresnya terancam." ujar @tw******ck.
"Jika rakyat cerdas, ya ga usah kuatir apa itu Mahkamah Keluarga, serahkan pada rakyat yg pilih langsung pemimpinnya. Gitu aja kok ribet. Kecuali jika rakyat memilih berdasarkan amplop yg didapat, wajarlah kalian resah, gundah gulana," kata @ga******gi.
"Dinasti?? Bukanya putusan MK Ituh bagus yah, Memberi ruang untuk anak muda berprestasi, dan bisa mewakili suara anak muda Indonesia di kancah politik nasional. Ambil positifnya dong," ujar @th****3.
Simak Video "Gugatan Batas Capres-Cawapres Partai Garuda Ditolak MK, Ini Alasannya"
[Gambas:Video 20detik]
(afr/afr)
