Kominfo Segera Ungkap Nasib ChatGPT Wajib Daftar atau Blokir!
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan kajian terhadap layanan chatbot ChatGPT. Kominfo menemukan jenis ChatGPT yang harus patuh pada aturan Indonesia jika tidak ingin diblokir.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan pihaknya sudah menemukan satu aplikasi ChatGPT yang termasuk kategori wajib mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.
Namun sayangnya, Semuel tidak menyebutkan nama salah satu aplikasi ChatGPT yang dimaksud itu.
"Kami sudah menemukan satu app ChatGPT yang masuk kategori wajib mendaftar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020," ujar Semuel kepada detikINET, Jumat (3/3/2023).
Disampaikan Dirjen Aptika juga bahwa Kominfo tengah memburu aplikasi sejenis agar segera mendaftarkan diri sebagaimana dalam aturan PSE.
"Untuk yang sudah kami temukan akan segera kami surati, untuk segera mendaftar. Senin, kami akan umumkan nama apps-nya (ChatGPT-red)," ungkap mantan Ketua APJII ini.
ChatGPT diketahui telah menyediakan layanan berbayar di Indonesia bernama ChatGPT Plus. Untuk berlangganan ChatGPT Plus ini, pengguna dikenakan tarif USD 20 atau sekitar Rp 300 ribuan per bulannya.
Dengan tersedianya ChatGPT Plus ini, itu artinya layanan chatbot buatan OpenAI termasuk dalam kategori PSE yang harus mendaftarkan diri sebagai PSE Lingkup Privat.
