Kominfo Pede Mega Proyek Bakti Tetap Jalan Meski Dipimpin Pejabat Plt
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Dirut Bakti Kominfo menggantikan posisi Anang Achmad Latif. Meski pejabat Plt, Kominfo menyakini mega proyek Bakti tetap berjalan sesuai rencana.
Ada beberapa program Bakti Kominfo yang merupakan proyek skala nasional, ada pula yang termasuk proyek strategis nasional, yakni pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G, peluncuran dua satelit pemerintahan (Hot Backup Satellite dan satelit Satria-1), hingga Palapa Ring Integrasi.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat pencegahan kepada Dirut Bakti dan jajarannya pergi ke luar negeri. Padahal, sejumlah mitra proyek Bakti ini berasal dari negara lain.
"Itu yang akan kita bicarakan seperti apa nanti. Kita diskusikan dulu secara internal, kemudian nanti dengan pihak-pihak terkait," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, Kamis (19/1/2023).
Disampaikannya juga, Kominfo menghormati proses hukum yang sedang berjalan dilakukan oleh Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi BTS 4G.
Untuk saat ini, Kominfo telah mengumumkan adanya Plt Dirut Bakti Kominfo. Meski enggan untuk menyebutkan namanya, Kansong mengatakan Plt Dirut Bakti Kominfo tersebut berasal dari kalangan internal yang pemilihannya sesuai peraturan yang berlaku.
Usman mempercayai bahwa nakhoda Bakti Kominfo tersebut dapat kembali menggerakkan program yang akan jadi fokus pada tahun ini.
"Kalau ini kan tinggal melanjutkan proyek strategis, bukan sesuatu yang baru sama sekali, tinggal melanjutkan. Bagaimana melanjutkannya itu ya tadi saya sampaikan, tinggal kita diskusikan. Saya kira Plt bisa lah melanjutkan berbagai program Bakti yang merupakan program prioritas nasional itu transformasi digital," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Kejagung sendiri telah menetapkan tiga tersangka kasus terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo Tahun 2020-2022.
Dirut Bakti Kominfo AAL menjadi tersangka bersama bersama dua tersangka lainnya, GMS selaku Direktur Utama Moratelindo dan YS selaku Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020 pada Rabu (4/1).
Seiring proses hukum yang berjalan, Kejagung menerbitkan surat pencegahan terhadap 23 orang ke luar negeri terdiri dari Dirut Bakti Kominfo beserta jajarannya, dan petinggi industri telekomunikasi.
Surat pencegahan dikeluarkan sejak 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022. 23 orang tersebut dicegah selama 6 bulan ke depan untuk memudahkan proses penyidikan dan menggali keterangan pihak yang dicegah ke luar negeri.
"Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia resmi menetapkan Keputusan tentang Pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap 23 orang terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana.
