'Kekuatan Super' Elon Musk Harus Dipagari Regulasi Ketat

Jakarta -

Elon Musk mungkin hanya seorang pebisnis, namun ia dinilai punya 'kekuatan super' lewat perusahaan yang ia miliki.

Misalnya saja ia bisa membatalkan rencana serangan drone Ukraina ke Rusia dengan mematikan layanan internet satelit Starlink-nya. Padahal, layanan Starlink ini menjadi tulang punggung untuk menerbangkan drone Ukraina.

Menurut Drs Muhadi Sugiono, MA, Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada, mengatakan perang di Ukraina sudah menunjukkan bahwa nantinya perang di era modern sangat membutuhkan teknologi telekomunikasi yang andal.

Jika pemilik teknologi telekomunikasi seperti Elon Musk dapat mengontrol layanan telekomunikasi di suatu negara, maka semua kekuatan militer yang dimiliki negara maju sekalipun akan berhenti.

Langkah Elon Musk yang mematikan layanan Starlink ketika perang di Ukraina dinilai Muhadi sebagai sikap pragmatis. Sebagai pengusaha menurut Muhadi wajar jika Elon Musk mengambil sikap mengutamakan pertimbangan bisnis di atas kepentingan apapun.

"Saat ini kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militernya semata. Contohnya Elon Musk, meski dia tidak memiliki pasukan militer dan peralatan perang, namun dia punya peran yang sangat menentukan kemenangan dalam perang. Sehingga Elon Musk yang mematikan Starlink ketika Amerika dan Ukraina ingin perang dengan Rusia menjadi kontroversial," jelas Muhadi.

"Sosok seperti Elon Musk tidak boleh diremehkan sebab ia bisa mengendalikan dan mempengaruhi dunia. Pengaruhnya sangat signifikan. Apa lagi Elon Musk telah menguasai aplikasi X (Twitter) dan mengembangkan AI melalui xAI," tambahnya.

Muhadi menganggap aplikasi X yang dimiliki Elon Musk sudah terbukti dapat mempengaruhi opini publik. Jika ada postingan yang tidak sesuai dengan Elon Musk atau aplikasi X, ia bisa memblokir atau menghapus akun.

Kekhawatiran terhadap teknologi Starlink sejatinya sudah banyak disuarakan oleh beberapa negara. Bahkan menurut Muhadi sudah banyak pemimpin di dunia dan militer yang melihat teknologi Starlink ini sebagai potensi ancaman kedaulatan suatu negara.

Sebab Starlink bagaikan pisau bermata 2 dalam dunia teknologi. Bisa memberikan manfaat namun juga bisa memberikan mudarat. Oleh sebab itu harus diwaspadai. Pemerintah Indonesia lanjut Muhadi, harus menyikapi dengan sangat bijak dan membentengi dengan regulasi yang sangat ketat. Sebab kehadiran teknologi Starlink, aplikasi X dan AI dapat berimbas besar terhadap keutuhan NKRI.

"Kita tidak bisa menghentikan teknologinya. Namun demikian tidak semua perkembangan teknologi telekomunikasi dan sosial media bisa diaplikasikan di Indonesia. Sehingga sangat diharapkan peran pemerintah dalam penegakan regulasi secara ketat. Dengan menggunakan Starlink kita menjadi terlucuti, semua rahasia penting negara akan dengan mudah terbaca oleh Elon Musk," terang Muhadi.

Muhadi meminta pemerintah untuk dapat waspada dan berhati-hati terhadap gimik seperti harga yang murah yang diberikan Starlink. Sebab gimik yang diberikan memiliki kepentingan terselubung yang lebih besar. Muhadi memberikan contoh ketika OTT asing memberikan layanan gratis kepada masyarakat Indonesia. Sejatinya ketika dilihat secara rinci, layanan yang mereka berikan tidak murah atau tidak gratis.

"Pemerintah harus memperhatikan dan mempertimbangkan gimik yang diberikan Elon Musk ketika masuk ke Indonesia. Apakah investasi yang dibawa Elon Musk ke Indonesia harus kita bayar mahal atau tidak walaupun tidak dibayar dengan uang. Saat ini persoalannya bukan sekadar Elon Musk yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Tetapi ia ditarik-tarik oleh pejabat kita untuk berinvestasi di Indonesia," tambahnya.

Pemerintah yang saat ini telah membuat koridor regulasi kehadiran Starlink di Indonesia dinilai Muhadi sudah sangat tepat agar dapat membentengi masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI. Lanjut Muhadi, negara lain di dunia juga membuat regulasi yang sangat ketat terhadap kehadiran Starlink, sosial media dan AI.

Simak Video "Siap-siap! Satelit Milik Elon Musk Bakal Beroperasi di Indonesia Mulai 2024"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fay)