BTS di Badung Dibongkar, Operator Teriak!

Pembongkaran menara telekomunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, karena disebut tidak berizin menimbulkan permasalahan. Operator seluler yang tergabung di Asosiasi penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) teriak protes.

Satpol PP Pemkab Badung disebut ATSI melakukan pembongkaran menara telekomunikasi secara sepihak dan turut mematikan perangkat telekomunikasi milik operator telekomunikasi, seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, dan Smartfren. Keempat operator seluler ini menggunakan infrastruktur milik anggota Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel).

ATSI menuturkan, dampak mematikan perangkat telekomunikasi secara paksa ini berpotensi mengganggu hingga hilangnya layanan telekomunikasi (blank spot) pada area strategis di Kabupaten Badung, mulai dari kawasan wisata, kantor pelayanan publik, pusat perekonomian masyarakat, area perkantoran dan UMKM, sarana pendidikan, hingga titik pelayanan kesehatan.

Sekjen ATSI Marwan O Baasir mengungkapkan, pihaknya menyesalkan tindakan yang dilakukan Satpol PP Pemkab Badung yang disebutnya dilakukan secara sepihak.

"Kami akan terus memantau kondisi jaringan dan layanan telekomunikasi di area yang terdampak aksi pembongkaran guna memastikan tidak terganggu kepentingan masyarakat, khususnya para wisatawan domestik dan asing yang merupakan penggerak urat nadi ekonomi di wilayah Kabupaten Badung," kata Marwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/4/2023).

"Kami mendorong semua pihak terkait untuk membuka ruang komunikasi agar kepentingan masyarakat tidak semakin dirugikan," tambah Marwan.

Disampaikan Marwan, penyediaan layanan telekomunikasi yang strategis oleh para operator telekomunikasi anggota ATSI ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait perencanaan Transformasi Digital, diantaranya (1) Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, (2) Persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran.

Kemudian, (3) Percepatan integrasi Pusat Data Nasional, (4) Mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital, dan (5) Regulasi yang berkaitan dengan skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital segera disiapkan secepat-cepatnya.

"Untuk itu kami berharap aksi mematikan perangkat telekomunikasi hingga pembongkaran menara telekomunikasi secara paksa di Kabupaten Badung ini segera dihentikan dan cepat dicarikan solusi terbaik yang mengutamakan kepentingan masyarakat," tutup Marwan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra buka suara terkait protes yang juga dilayangkan Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel). Ia menegaskan penertiban perangkat telekomunikasi yang disebut tidak berizin sudah memperhatikan aspek cakupan layanan.

Menurutnya, Diskominfo selalu berkomunikasi dengan operator seluler untuk tahu kondisi kualitas layanan seluler, termasuk bersurat ke BTS.

"Bersurat untuk pembangunan infield di daerah-daerah yang dilakukan penertiban, memastikan layanan seluler tetap maksimal. Sesuai arahan bupati penertiban ya dan kami harus tetap juga menjamin layanan telekomunikasi ini," jelasnya.