Awal Mula TikTok Shop Dikecam Sampai Dilarang Pemerintah RI

Jakarta -

Berkembangnya industri digital membuka istilah baru, yakni social commerce, perpaduan antara media sosial dan e-Commerce. Hadirnya social commerce, seperti TikTok Shop langsung melejit dalam waktu singkat namun berakhir dengan pemblokiran oleh Pemerintah Indonesia.

Melalui TikTok Shop memungkinkan pengguna TikTok berselancar medsos saja, memungkinkan melakukan jual beli barang di dalamnya.

Akan tetapi, pemerintah baru-baru ini menegaskan untuk tidak boleh mencampur media sosial dengan kegiatan jual beli. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengeluarkan aturan pemisahan e-commerce dan social media dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tahun 2023.

Inti aturan pelarangan TikTok Shop ini bahwa media sosial dan e-commerce wajib dipisah. Kebijakan ini membuat TikTok Shop tidak boleh beroperasi lagi.

Sebelum aturan itu diterapkan, sejumlah kejadian sempat mewarnai. Berikut ini di antaranya:

1. UMKM teriak

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan menerima keluhan dari pelaku usaha dalam negeri terkait perdagangan online di media sosial. Para pelaku UMKM mengaku khawatir aktivitas pedagangan itu akan menurunkan penjualan mereka.

Di internet pun beredar penampakan Pasar Tanah Abang yang sepi pengunjung. Soleh, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengaku omzetnya anjlok semenjak TikTok Shop mulai merajalela. Ia menuturkan masih bisa mengantongi puluhan juta per hari pada 2019 silam. Namun, kini dirinya bahkan bisa hanya mengantongi satu pembeli dalam sehari.

"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu enggak ngaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," aku Soleh kepada CNN Indonesia.

Keluhan juga diterima oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Karena banyaknya keluhan dari pelaku usaha, pembahasan pun sampai ke meja sidang kabinet yang di pimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

2. Perintah Presiden Jokowi

Pemerintah pun nanggapi jeritan pelaku UMKM dengan langsung menyelenggarakan rapat. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap ada arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas yang membahas social commerce. Jokowi, kata Teten, meminta agar media sosial (medsos) dipisah dengan e-commerce.

"Tadi sudah clear arahan Presiden, social commerce harus dipisah dengan e-commerce dan ini sudah antre, banyak social commerce juga yang mau menjadi punya aplikasi transaksi," kata Teten seusai rapat terbatas bersama Jokowi, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

3. Predatory pricing

Mendag Zulhas buka suara bahwa terjadinya skema predatory pricing atau jual rugi demi mendapatkan pelanggan yang banyak di TikTok Shop. Ini disampaikannya ketika berkunjung ke Pasar Tanah Abang, Kamis (28/9/2023).

"Jadi grosir beli, harga Rp 7 ribu. Di online jual di TikTok itu jual Rp 4 ribu. Itu namanya predatory pricing, kalah harga ya kan," kata Zulhas.

4. Aturan e-Commerce dan media sosial harus dipisah

Akhirnya, Pemerintah resmi melarang media sosial menjalankan e-commerce (social commerce) alias memiliki layanan jual beli. Contohnya adalah TikTok Shop. Selanjutnya, media sosial hanya boleh melakukan promosi atau iklan. Apabila hendak melakukan aktivitas dagang maka harus beralih ke e-commerce dengan mengajukan izin yang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Zulhas mengatakan keberadaan media sosial sekaligus menjadi e-commerce resmi dilarang. Contohnya, TikTok yang menyelenggarakan aktivitas jual beli lewat fitur TikTok Shop.

"Yang ada itu (izin) e-commerce, social commerce belum ada izin. Jadi ini diatur media sosial kalau mau social commerce hanya untuk promosi dan iklan, kalau berjalan e-commerce ada izinnya, tinggal pilih aja pelaku usaha," ungkap, Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Zulhas memberikan waktu seminggu untuk penyelenggara social media yang berlaku juga sebagai e-commerce seperti TikTok menyetop aktivitas jual beli.

"Mulai kemarin (dilarang). Tetapi kita kasih waktu seminggu, ini kan ini sosialisasi. Besok saya surati," tegas Zulhas.

5. Pertemuan dengan Bos TikTok

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah bertemu dengan CEO TikTok Sou Zi Chew. Luhut juga sudah menjelaskan kepada CEO TikTok bahwa isu yang ada bukan persoalan kehadiran TikTok, melainkan pemisahan aktivitas perdagangan.

"Saya kira enggak ada masalah. Kemarin CEO TikTok, kan, bertemu sama saya. Jadi mereka juga menerima (penjelasan kita)," kata Luhut.

(ask/agt)