Atasi Krisis Populasi, China Longgarkan Aturan Pernikahan Imigran
China telah menerapkan aturan baru untuk mengatasi krisis demografi yang membayangi negaranya. Mereka kini memudahkan pekerja migran untuk mendaftarkan pernikahan mereka di kota-kota tempat mereka tinggal tak perlu pulang kampung dulu.
Dengan peraturan baru ini, pemerintah China mengizinkan penduduk dari 21 provinsi dan kotamadya, terutama di China timur dan tengah, untuk mendaftarkan pernikahan mereka berdasarkan izin tinggal mereka.
Perubahan ini signifikan karena meringankan beban perjalanan ratusan juta pekerja migran di negara tersebut. Sebelumnya, calon pasangan diharuskan kembali ke kota atau negara tempat pendaftaran rumah tangganya yang disebut hukou, untuk mencatatkan perkawinannya.
Sistem hukou menentukan akses individu ke layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa daerah memperkenalkan izin tinggal yang memberikan akses terbatas ke layanan sosial bagi individu yang hukou-nya terikat dengan daerah lain.
Misalnya, di Beijing, individu tanpa hukou Beijing dapat memperoleh izin untuk mengakses layanan sosial tertentu seperti perawatan kesehatan.
Menurut kantor berita CCTV, Selasa (23/5/2023) China memiliki 376 juta migran pada tahun 2020, dan lebih dari 120 juta dari mereka pindah lintas provinsi.
Sebagian orang memuji kenyamanan yang ditimbulkan oleh peraturan baru tersebut, namun ada juga yang skeptis tentang efektivitasnya dalam meningkatkan angka pernikahan.
"Apakah menurut Anda orang malas menikah karena tidak nyaman untuk mendaftar?" komentar salah satu netizen di platform media sosial Weibo.
Untuk diketahui, China mengalami penurunan populasi untuk pertama kalinya dalam enam dekade, dengan angka kelahiran nasional mencapai rekor terendah 6,77 kelahiran per 1.000 orang pada tahun 2022.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah China telah menerapkan beberapa langkah untuk mendorong lebih banyak pernikahan dan persalinan, termasuk melonggarkan kebijakan satu anak, meningkatkan layanan kesehatan dan gaji ibu, hingga memberikan dukungan keuangan kepada keluarga yang memiliki lebih dari dua anak.
Selain itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah mahar pernikahan yang sangat besar di daerah pedesaan, yang bisa mencapai hingga 1 juta yuan atau setara Rp 2,1 miliar.
Di Kota Harbin, pihak berwenang telah membentuk 'jalur khusus' bagi para siswa di Institut Teknologi Harbin untuk mendaftarkan pernikahan mereka bahkan meski di waktu akhir pekan.
Inisiatif ini memungkinkan mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan akta nikah mereka tanpa harus menunggu dalam antrean panjang.
Simak Video " Warga Hong Kong Lebih Pilih Punya Kucing Dibanding Bayi"
[Gambas:Video 20detik]
(rns/fay)
