Starlink Masuk RI Vs Nasib Satelit Satria-1 Bakti Kominfo

Jakarta -

Satelit Republik Indonesia atau Satria-1 telah diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Juni dan beroperasi di Desember 2023. Sementara itu, Starlink milik Elon Musk makin memperluas cakupan layanannya di Indonesia.

Plt. Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Kominfo, Tri Haryanto, mengatakan bahwa Starlink dan Satria-1 ini memiliki perbedaan segmen target penggunannya.

"Kami tetap fokus pemanfaatan Satria-1 karena beda segmen walaupun Starlink ini untuk daerah 3T juga. Kebetulan kita ada satelit yang sudah diluncurkan, kita coba maksimalkan layanan yang sudah ada," ujar Tri di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Sebagai informasi, Satria-1 yang merupakan berjenis High Throughput Satellite (HTS) dimanfaatkan untuk penyebaran akses internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Wahana ini, kapasitasnya 150 Gbps untuk menyediakan 37 ribu titik terbilang dengan menghasilkan kecepatan internet 3-5 Mbps.

Adapun, sektor layanan pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintah daerah, sampai urusan keamanan di perbatasan disasar sebagai pengguna Satria-1. Akan tetapi, Starlink yang diresmikan pertengahan Mei lalu justru bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyediakan layanan internet di puskesmas.

Terkait hal tersebut, Tri mengungkapkan sebelumnya telah dilakukan koordinasi terkait puskesmas yang akan dilayani oleh Starlink tidak akan 'bertabrakan' dengan Satria-1.

"Dan, beberapa masih membutuhkan layanan dari Bakti. Jadi, jumlahnya berapa? Saya belum ada informasi. Starlink ini kan di daerah komersial, kalau kita memang ada target daerah yang memang yang membutuhkan karena ada Satria-1, maka kita maksimalkan apa yang sudah ada," jelasnya.

Beberapa waktu lalu, pengamat Telekomunikasi ITB Pengamat telekomunikasi dari ITB, Ian Josef Matheus Edward, menyebut berbagai proyek telekomunikasi telah dilakukan oleh Bakti, termasuk sudah dioperasikannya jaringan tulang punggung sera optik nasional, Palapa Ring, hingga diterbangkannya satelit Satria-1 pada tahun lalu

"Pemerintah selama ini membayar pembangunan infrastruktur telekomunikasi menggunakan dana USO dan APBN. Jika backhaul VSAT Satria-1 mau diganti dengan Starlink, itu hak prerogatif Kominfo. Jika ingin mengalihkan backhaul menggunakan Starlink, Kominfo harus mengevaluasi mendalam mengenai keberadaan Bakti," ujar Ian dalam pernyataan tertulisnya.

"Termasuk, apakah Kominfo masih memerlukan Satria-1 dan Palapa Ring untuk melayani daerah 3T. Sebab biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi tersebut sudah besar," sambungnya.

(agt/fay)