Operator Protes BTS Dibongkar, Ini Kata Diskominfo Bali
Pembongkaran menara telekomunikasi BTS yang disebut tidak berizin oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung diprotes operator seluler yang tergabung di Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Mereka menuding pembongkaran sepihak itu berdampak terganggunya layanan telekomunikasi (blank spot).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra menegaskan pembongkaran BTS (Base Transceiver Station) di Badung tidak asal-asalan. Tim sudah memperhatikan berbagai aspek dalam penertiban tower dan perangkatnya supaya tidak mengganggu layanan telekomunikasi atau blank spot.
"Dalam penertiban itu, kami memastikan kualitas sinyal. Kami bersurat ke BTS selaku partner resmi pemerintah untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah yang bisa dibilang tower atau perangkat telekomunikasinya kami bongkar. Sehingga layanan tidak turbulensi," papar Jaya Saputra, Jumat (28/4/2023).
Jaya menyebut penertiban juga memperhatikan area cakupan layanan dan infrastruktur yang tersedia di kawasan itu. Jika di kawasan tersebut minim layanan sehingga dirasa berpotensi terjadi gangguan, maka penertiban dilakukan di area yang sudah terdapat menara pengganti.
Sementara itu, tim yustisi bekerja sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT). Tim ini sudah memetakan keberadaan menara telekomunikasi yang bakal ditertibkan. Sebelumnya, pemerintah juga telah melayangkan surat teguran.
"Koordinasi dengan tim yustisi untuk menertibkan sesuai pemetaan agar memastikan lokasi yang ditertibkan tidak menimbulkan masalah berupa blank spot. Terutama daerah dengan traffic wisata tinggi seperti Kuta Selatan, Kuta, dan Kuta Utara," tegasnya.
Disebutkan, pihak BTS yang diajak kerja sama oleh Pemkab Badung sudah memberikan gratis satu setengah bulan untuk para operator seluler memasang perangkatnya di menara milik BTS. "Ya, kami juga intervensi BTS untuk memberikan layanan terbaik," katanya.
Dinas Kominfo Badung berjanji akan terus memonitor kualitas layanan selama penertiban tower dilakukan. Bahkan, pemerintah setempat sudah membuka ruang bagi operator memberikan informasi perkembangan kualitas layanan seluler yang ada. Masyarakat juga bisa melaporkan kondisi itu.
Diberitakan sebelumnya, ATSI mengecam pembongkaran menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Pemkab Badung. ATSI menyebut pembongkaran tersebut mengakibatkan gangguan layanan telekomunikasi di kawasan wisata, kantor pelayanan publik, pusat perekonomian masyarakat, area perkantoran dan UMKM, sarana pendidikan, hingga titik pelayanan kesehatan.
"Kami mendorong semua pihak terkait untuk membuka ruang komunikasi agar kepentingan masyarakat tidak semakin dirugikan," jelas Sekjen ATSI Marwan O Baasir, dalam keterangan tertulisnya.
Simak Video "J-Hope BTS Bakal Menjalani Wajib Militer sebagai Tentara Aktif"
[Gambas:Video 20detik]
(fyk/fyk)
