Mengupas Kriteria yang Cocok Jadi Menkominfo Baru

Jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) digantikan Mahfud Md sebagai pelaksana tugas, setelah Johnny G Plate terjerat kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Pengamat kebijakan publik menilai sosok penggantinya harus dari kalangan profesional.

Untuk saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Wewenang dan Tanggung Jawab Menkominfo.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, saat santer terdengar sosok Menkominfo baru, antara lain Sandiaga Uno, Wishnutama Kusubandio, Hary Tanoesoedibjp, dan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Andika Perkasa.

Trubus menyarankan agar Jokowi memilih sosok pengganti Johnny G Plate itu bukan dari konflik kepentingan dengan bisnisnya atau partai politiknya, sehingga berpotensi membuat regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kominfo ke depannya menjadi bias.

"Saya mengamati selama ini banyak tersangka korupsi berasal dari parpol. Sehingga sosok teknokrat dan akademisi merupakan yang paling tepat menjabat sebagai Menkominfo," ujar Trubus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/5/2023).

Trubus menjelaskan bahwa korupsi kebijakan berawal dari kepentingan elit dalam rangka menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dari pengalaman beberapa menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dijadikan tersangka korupsi, mereka memulai dari korupsi kebijakan yang dibuatnya.

Sebagai seorang pejabat publik, menteri dapat membuat regulasi dengan membuat celah yang dapat menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Sampai saat ini lanjut Trubus aparat penegak hukum di Indonesia masih kesulitan untuk melakukan tindakan terhadap korupsi kebijakan.

"Menkominfo baru bukan meningkatkan pelayanan publik, justru masyarakat berpotensi menjadi tunggangan kepentingan tertentu. Terlebih lagi tahun ini merupakan tahun pemilu. Dan selain itu, di UU Cipta Kerja Presiden Jokowi ingin mewujudkan digital dividend bagi bangsa Indonesia," ungkap Trubus.

Untuk mengurangi potensi korupsi kebijakan di tahun politik ini, Trubus menyarankan Presiden Jokowi dapat memilih sosok Menkominfo yang berasal dari kalangan teknokrat atau akademisi. Sosok teknokrat dan akademisi dinilai Trubus minim bersentuhan dengan partai politik.