Ketika AI Gantikan Manusia, Pemerintah Harus Turun Tangan!
Meskipun disebut dapat menggantikan pekerjaan manusia di beberapa bidang, Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan tidak dapat menggantikan pekerjaan manusia di semua bidang. Karena, robot AI hanya dapat bekerja sesuai dengan apa yang manusia programkan ke dalamnya. Namun tetap penting bagi para pembuat kebijakan untuk terlibat dalam hal ini.
"Sebenarnya saya bukan expert kalau terkait ini. Tapi saya rasa memang sudah saatnya pemerintah juga melihat dampak AI terutama terkait ketenagakerjaan," kata Peneliti Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Cyber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Hilman Pardede saat ditanya seperti apa sebaiknya peran pemerintah merespons perkembangan AI.
Dalam live streaming Eureka! Edisi 'Bersekutu dengan AI', Senin (29/5/2023) malam, Hilman menyebutkan pemerintah perlu melakukan pemetaan misalnya profesi, daerah, dan kelompok masyarakat apa saja yang akan paling terdampak oleh AI. Sehingga, pemerintah bisa mengembangkan strategi bagaimana mengatasi kemungkinan bahwa akan ada kelompok masyarakat yang tergantikan.
"Dengan demikian pemerintah bisa mengembangkan policy. Misalnya kalaupun ada perusahaan mau melakukan konversi dari tenaga kerja manusia ke AI, mungkin pemerintah bisa memberi policy tidak boleh (PHK) sekaligus atau harus secara bertahap agar dampaknya tidak terlalu menghantam," saran Hilman.
Ia juga memberikan masukan agar kelompok masyarakat yang terdampak AI diberdayakan, misalnya dengan memberikan pelatihan yang diperlukan. Karena ketika dampak AI sudah demikian besar, artinya keahlian tenaga kerja juga harus berubah.
"Artinya skill digital menjadi lebih penting, dan pemerintah perlu melakukan penyesuaian, mungkin dari kurikulum pendidikan atau dari segala bidang, bisa dilakukan penyesuaian kurikulum. Dengan melihat bahwa peran digital ini semakin besar, literasi digital masyarakat juga harus harus ditingkatkan, bagaimana dia bisa mengadopsi teknologi digital dan melihat AI ini sebagai peluang baru," jelasnya.
Selain itu, seperti startup atau perusahaan rintisan pada umumnya, sebuah bisnis dan peluang baru tidak bisa dibiarkan begitu saja agar bisa tumbuh dan berkembang. Karenanya perusahaan baru di bidang AI kemungkinan akan butuh insentif, sehingga pemerintah bisa mengembangkan startegi agar model-model startup di bidang AI bisa bertahan dan berkembang.
"Pemerintah tidak bisa melarang AI karena AI terus berkembang. Tidak mungkin misalnya melarang perusahaan yang ingin menggunakan AI karena mereka pun punya pertimbangan sendiri. Jadi lebih baik memikirkan bagaimana menyiasati perubahan, mengarahkan masyarakat yang mungkin terdampak teknologi AI dan melihatnya sebagai peluang, melakukan penyesuaian pendidikan, kurikulum, pajak, dan lain-lain. Itu mungkin bisa dijadikan sebagai cara agar kalaupun nanti terjadi pergantian pola ketenagakerjaan, lebih banyak dampak positifnya," tutup Hilman.
Simak Video "Bersekutu dengan AI"
[Gambas:Video 20detik]
(rns/fyk)
