Johnny G Plate Melawan dan Tepis Korupsi di Kasus BTS 4G Bakti

Kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo telah memasuki babak baru. Mantan Menkominfo Johnny G Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek infrastruktur telekomunikasi tersebut dan ia pun menabuh genderang perang terhadap dakwaan tersebut.

Johnny telah menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo Tahun 2020-2022.

Agenda sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (4/7) Johnny menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Selasa (28/6). JPU mendakwa Johnny telah memperkaya diri sebesar Rp 17,8 miliar dan merugikan keuangan negara Rp 8 triliun.

Selain itu, JPU menyebutkan bahwa Johnny menerima sejumlah fasilitas, mulai main golf dan pembayaran hotel saat perjalanan dinas ke Barcelona dan Prancis.

Johnny Plate Keberatan

Dalam pembacaan nota keberataan, tim kuasa hukum Johnny G Plate memaparkan dakwaan JPU dan dengan tegas bahwa kliennya itu melanggar hukum.

Johnny menilai dakwaan yang dialamatkan kepadanya tidak sesuai dengan fakta. Ia khawatir, bila itu dibiarkan, proses peradilan kepadanya akan semakin tersesat.

"Selain itu, alasan kami menyampaikan nota keberatan ini, kami melihat bahwa hampir seluruh kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaan tidak didasarkan pada fakta, bahkan bertentangan dengan hasil penyidikan," ucapnya.

"Sementara, bahwa apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar. Maka dari itu, kami perlu menyampaikan keberatan," ungkap dia.

Tidak Niat Koruptif

Pada kesempatan ini juga, kuasa hukum Johnny G Plate mengungkapkan bahwa terdakwa tidak menerima uang dari proyek BTS 4G.

"Besar harapan kami, dengan uraian nota keberatan kami ini akan membuka pemahaman kita secara mendalam bahwa tidak ada sedikitpun niat terdakwa untuk melakukan perbuatan koruptif sebagaimana yang diuraikan oleh dakwaan penuntut umum," tuturnya.

"Yang menarasikan seolah-olah terdakwa bersama-sama terdakwa lain terkait yang perkara ini, antara lain Anang Achmad Latif telah mengadakan penyediaan BTS 4G dengan tujuan 'merapok uang negara', apalagi dengan narasi bahwa seolah-olah atas inisiatif terdakwalah terjadi peningkatan target jumlah BTS 4G hingga menjadi 7.904 dalam periode 2021-2022 tanpa melalui kajian," sambungnya.

Lebih lanjut, kuasa hukum Johnny G Plate menyebutkan proyek BTS 4G tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat internal kabinet.

Halaman berikutnya Johnny G Plate minta dibebaskan dan agenda sidang lanjutan

Minta Dibebaskan

Johnny meminta hakim membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum terkait kasus korupsi proyek BTS 4G. Plate meminta hakim membebaskannya dari tahanan.

Hal itu disampaikan Plate dalam eksepsi yang dibacakan kuasa hukumnya, Achmad Cholidin, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (4/7/2023). Achmad meminta hakim menerima seluruh keberatan Johnny terkait kasus ini.

"Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela atas nota keberatan ini dengan amar sebagai berikut, menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi terdakwa untuk seluruhnya," katanya.

"Memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan," sambungnya.

Achmad juga meminta hakim dalam putusan sela menyatakan tidak melanjutkan sidang kasus korupsi proyek BTS 4G ini ke tahap pemeriksaan. Achmad meminta hakim memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Plate ke semula.

"Menyatakan perkara pidana nomor 55 atas nama terdakwa Johnny Gerard Plate tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula," kata Achmad.

"Memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan," imbuhnya.

Sidang Lanjutan

Usai sidang lanjutan ini, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akan menggelar sidang kembali pada Selasa (11/7) dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap nota keberatan Johnny G Plate.

"Sidang ini kita tunda sampai Selasa lagi tanggal 11 Juli, itu memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memberikan tanggapannya terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum saudara," kata Hakim

"Setelah itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 156, tidak ada lagi tanggapan pak, langsung putusan setelah itu. Sebelum (sidang) ditutup, ada yang perlu disampaikan?," tanya Hakim.

Johnny pun merespon dengan tidak ada yang disampaikan sampai sidang pengadilan berikutnya pada Selasa depan pukul 10.00 WIB.