Jack Dorsey: India Pernah Ancam Twitter dan Gerebek Rumah Karyawan

Jack Dorsey, salah satu co-founder Twitter mengungkap bahwa pemerintah India pernah mengancam akan memblokir platform media sosial itu dan menggerebek rumah karyawannya.
Dalam wawancara dengan channel YouTube Breaking Points, Dorsey mengatakan pemerintah India pernah meminta Twitter untuk menghapus sejumlah cuitan dan akun yang terkait dengan demonstrasi petani pada tahun 2020, serta menyensor jurnalis yang mengkritik pemerintah.
"India, contohnya, adalah negara yang memiliki banyak permintaan terkait demonstrasi petani, khususnya terkait jurnalis yang mengkritik pemerintah" kata Dorsey, seperti dikutip dari BBC, Selasa (13/6/2023).
"Itu terwujud dalam cara-cara seperti: 'kami akan menutup Twitter di India' - yang merupakan pasar yang sangat besar bagi kami; 'kami akan menggerebek rumah karyawan kalian,' yang mereka lakukan; 'kami akan menutup kantor kalian jika kalian tidak menuruti.' Dan ini India, negara yang demokratis," sambungnya.
Permintaan sensor dan penghapusan akun itu terjadi saat puncak demonstrasi petani di India yang melawan reformasi undang-undang pertanian. Pemerintah India meminta Twitter menghapus cuitan yang diyakini menggunakan hashtag penghasut dan akun yang diduga dipakai oleh kelompok separatis.
Twitter awalnya sudah memblokir sekitar 250 akun, termasuk akun majalah, organisasi, dan aktivis yang mendukung demonstrasi di pinggiran New Delhi. Tapi enam jam kemudian Twitter memulihkan akun-akun tersebut karena 'minimnya pembenaran'.
Pemerintah India kemudian memerintahkan Twitter untuk memblokir akun-akun itu lagi. Karyawan Twitter di India juga diancam akan dijatuhi hukuman penjara jika tidak menuruti permintaan tersebut.
Twitter membalas ancaman tersebut dengan mengatakan tidak akan memblokir akun milik perusahaan media, jurnalis, aktivis, dan politisi karena akan melanggar hak berbicaranya. Sejak saat itu, hubungan antara Twitter dan pemerintahan Narendra Modi terus memburuk.
Pemerintah India membantah tudingan Dorsey tersebut. Wakil Menteri Informasi dan Teknologi India Rajeev Chandrasekhar bahkan menuding Twitter telah melanggar hukum di India.
"Ini sebuah kebohongan... Mungkin sebuah upaya untuk menghapus periode yang sangat meragukan dalam sejarah Twitter," kata Chandrasekhar dalam cuitannya di Twitter.
"Tidak ada orang yang masuk penjara dan Twitter juga tidak 'dimatikan'. Rezim Dorsey di Twitter memiliki masalah dalam menerima kedaulatan hukum India. Mereka berperilaku seolah-olah hukum India tidak berlaku untuk mereka," sambungnya.
Simak Video "Dua Petinggi Mundur dari Twitter"
[Gambas:Video 20detik]
(vmp/vmp)