Isu Meutya Hafid Jadi Menkominfo Prabowo, Ini Reaksi Budi Arie

Jakarta -

Tak hanya soal jumlah kementerian Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang jadi pembahasan hangat di masa transisi, tapi juga menteri yang akan mengisi instansi tersebut. Salah satunya Meutya Hafid yang dikabarkan akan menduduki jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mendatang.

Budi Arie Setiadi yang saat ini mengembang tugas Menkominfo turut merespon kabar penunjukan Meutya.

"Betul (Meutya Hafid jadi Menkominfo). Soal nanti bagaimana, itu terserah presiden," ujar Budi ditemui awak media seusai acara Peluncuran Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Adapun, masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo dan Ma'aruf Amin tinggal menyisakan 19 hari lagi yang nantinya akan dilanjutkan oleh pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selama sisa waktu itu, Budi menjelaskan akan terus menjalani tugas-tugas sebagai Menkominfo, seperti melakukan harmonisasi regulasi yang sampai sekarang menjadi pekerjaan rumah.

"Salah satu pekerjaan rumah yang 19 hari ini bagaimana soal harmonisasi tentang regulasi-regulasi, khususnya tentang PDP (Pelindungan Data Pribadi) dan juga mengenai revisi PP 71 tentang daya tarik investasi, khususnya di sektor ITE, khususya lagi data center dan sebagainya," tutur Budi.

Lebih lanjut mengenai revisi PP 71 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik agar Indonesia dapat bersaing lagi mengenai investasi data center yang saat ini tengah berkembang seiring penggunaan layanan digital.

"Direvisi supaya lebih atraktif karena kita kan bersaing dengan negara-negara lain dengan Johor di Malaysia. Kita harus membuat kebijakan yang lebih menarik," kata Budi.

"Contohnya begini, listrik di Johor 8 sen, kan kita harus compete dong, kan kita berkompetisi dengan negara lain soal hal-hal, seperti listrik harganya 8 sen per kWh, terus bebas pajak barang modal CPU dan GPU-nya. Nah, itu kan kita harus diskusikan dengan kementerian keuangan, kebijakan fiskalnya," pungkasnya.

(agt/fyk)