Hati-hati Jebakan Elon Musk di Starlink

Jakarta -

Meski saat ini sudah berbisnis dengan skema B2B di Indonesia, namun tetap saja Starlink ngotot untuk dapat memberikan layanan langsung ke masyarakat Indonesia.

Sebelum memberikan izin berusaha bagi perusahaan besutan Elon Musk, Dr Dipl. Ing. Lilly S. Wasitova, seorang aerospace engineer dan praktisi teknologi kerdirgantaraan, meminta pemerintah untuk dapat mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya atas kehadiran Starlink di Indonesia, dengan melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu, seperti teknologi antariksa, teknologi komunikasi, dan juga ahli kebijakan publik.

Sehingga nantinya dalam memutuskan memperbolehkan Starlink memberikan layanan ke masyarakat secara langsung tak hanya sekadar pertimbangan bisnis semata, namun diatas segalanya adalah masalah kedaulatan dan keutuhan NKRI.

"Tidak mungkin teknologi itu sempurna sehingga dibutuhkan ahli yang dapat memberikan pertimbangan ke pemerintah. Pejabat yang memerintah saat ini hanya untuk waktu yang terbatas, dan utamanya adalah mengemban mandat untuk mengawal kedaulatan NKRI dan mencapai tujuan Nasional," kata Lilly.

"Saya yakin Elon Musk memiliki motif lain disamping bisnis terutama terkait data vital Indonesia. Dengan menguasai data vital akan memberikan power tersendiri. Minimal nilai tawar Elon Musk di Indonesia akan semakin tinggi," tambahnya.

Doktor lulusan Universitas Pertahanan Indonesia ini pun mempertanyakan konfigurasi satelit Starlink, yang sampai saat ini tak pernah mengungkap lokasi hub dan data center mereka, yang semestinya dipakai untuk menyimpan data telekomunikasi satelitnya itu.

Keberadaan lokasi penyimpanan data ini menurut Lilly sangat vital sebab Starlink memiliki potensi mengeruk data pribadi penduduk dan data penting lainnya di Indonesia. Seperti data geografi, demografi dan prilaku masyarakat Indonesia.

Seperti diketahui, Starlink menggunakan ribuan satelit yang berkomunikasi secara independen dan dilakukan point to point. Data yang melalui Starlink langsung dikirim ke pusat kendalinya yang lokasinya tak diketahui.

Sehingga data masyarakat Indonesia yang melalui Starlink tak ada filternya. Sehingga Indonesia tak memiliki kendali atau kedaulatan atas satelit dan data vital yang melalui Starlink. Padahal saat ini keberadaan data merupakan salah satu bentuk kedaulatan suatu bangsa.

"Apakah NKRI berdaulat jika seluruh data Starlink langsung ke luar negeri. Padahal sebagai negara berdaulat Indonesia memiliki regulasi telekomunikasi. Ini yang jadi masalah vital Starlink. Kalau mau bicara geo politik dan geo strategis, Elon Musk dengan Starlink ingin mewujukan negara itu borderless. Padahal di dunia tak menggenal borderless," ujar Lilly.

Harusnya ketika Starlink ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia, Menurut Lilly harusnya mereka mengikuti serta mematuhi seluruh prosedur dan regulasi yang ada. Kenyataan Elon Musk sampai saat ini tak mau tunduk pada regulasi dan prosedur yang berlaku di Indonesia. Jika Starlink sudah tak menghargai kedaulatan dan tak mempedulikan regulasi yang berlaku, menurut Lilly, Elon Musk tak menghargai pemerintahan dan kedaulatan NKRI.

"Karena tak tunduk pada regulasi yang berlaku dan engan mengikuti segara peraturan yang berlaku, pemerintah India dan beberapa negara lainnya menolak masuknya Starlink ke negaranya. Harusnya pemerintah mengkaji dengan seksama terkait dengan Starlink yang ngotot ingin melayani masyarakat Indonesia secara langsung. Pasti mereka memiliki motif tertentu," tambahnya.

Ditambah lagi, menurut Lilly, Indonesia sebenarnya tak membutuhkan kehadiran Starlink karena sudah mempunyai satelit sendiri. Bahkan satelit tersebut sudah dimanfaatkan pemerintah dan perusahaan telekomunikasi untuk menggelar jaringan telekomunikasi di daerah 3T.

"Tanpa Starlink pemerintah dan pelaku usaha telekomunikasi bisa memberikan layanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Jangan pernah meremehkan sumberdaya yang dimiliki bangsa kita sendiri. Kalau kita tak memiliki satelit dan SDM yang tangguh, mungkin kehadiran Starlink di Indonesia sangat dibutuhkan," jelas Lilly.

(asj/asj)