Apa Kabar Publisher Rights? Ini Jawaban Wamenkominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan perkembangan terkini aturan publisher rights atau izin penerbit. Dengan kebijakan ini, platform digital seperti Google hingga Facebook harus bayar konten berita.

Saat ini, Pemerintah Indonesia masih terus berupaya mencari jalan tengah untuk mempercepat penyelesaian aturan publisher rights. Wakil Menteri Kementerian komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria, mengungkapkan penyusunan aturan tersebut masih menggodok tiga isu utama.

"Yang pertama soal lebih berkaitan dengan kerja sama bisnis yang B to B, kemudian kedua soal data dan ketiga algoritma (platform digital)," tuturnya dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (27/7/2023).

Nezar menjelaskan pemerintah mencoba membangun keberlanjutan atau sustainability industri media di tengah disrupsi digital. Oleh karena itu, Wamenkominfo mengatakan kerja sama bisnis menjadi hal yang paling penting antara industri media dan platform digital.

"Secara umum Perpres Publisher Rights mengatur terkait konten-konten berita yang dihasilkan oleh perusahaan pers. Kemudian platform juga bisa melakukan semacam filtering mana konten yang sifatnya news, mana yang bukan, dan yang news inilah yang dikomersialisasi," jelasnya.

Mengenai algoritma, Nezar menegaskan hal itu sebagai upaya mencegah konten yang potensial mengandung hoax, misinformasi, disinformasi atau yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta kode etik jurnalistik.

"Masalah inilah kemudian menjadi diskusi karena ada beberapa platform media sosial merasa untuk algoritma itu mereka agak kesulitan, terutama misalnya memastikan satu konten sesuai dengan kode etik jurnalistik atau tidak. Itu mereka bilang agak sulit," tuturnya.

Wamenkominfo juga menjelaskan wacana Komite Independen yang terdiri dari lembaga kuasi Dewan Pers, kalangan akademis atau pakar dan perwakilan Pemerintah.

"Isinya diusulkan ada 11 orang lima orang dari Dewan Pers, lima orang dari pakar yang tidak terafiliasi oleh industri media dan tidak terafiliasi oleh platform media sosial dan satu unsur dari kementerian," ujarnya.

Menurut Wamenkominfo, peran Komite Independen dinilai strategis sebagai penengah diantara industri media dan platform digital.

"Nanti komite akan bekerja dipilih untuk tiga tahun sekali, kemudian kalau ada satu konten yang menurut komite ini harus 'ditertibkan' mereka akan melaporkan ke Menteri Kominfo dan oleh Menteri akan dipakai perangkat-perangkat yang selama ini dimiliki baik perangkat hukum, regulasi, termasuk juga wewenangnya ada di Kominfo untuk misalnya memfilter ataupun mencegah konten-konten itu bisa menyebar," pungkas dia.